326 desa di Kabupaten Serang telah memiliki badan usaha milik desa atau BUMDes.
Hal tersebut dikarenakan keberadaan BUMDes menjadi salah satu persyaratan pencairan dana desa sejak 2025.
Keberadaan BUMDes yang telah dibentuk tersebut dipantau aktif atau tidaknya setiap tahun.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kabupaten Serang Achmad Afandi mengatakan total saat ini semua desa sudah memiliki BUMDes. Karena keberadaan BUMDes menjadi syarat untuk pencairan dana desa.
“Kalau enggak ada BUMDes enggak bisa cair. Itu mulai tahun 2025,” ujarnya kepada wartawan
Ia mengatakan pasca dibentuk, BUMDes tersebut ada pemantauan yang dilakukan kaitan keaktifannya. Dimana setelah penarikan model 20 persen dari desa, setahun kemudian akan diaudit oleh inspektorat.
“Audit itu terkait BUMDes nya itu apakah berjalan atau tidak, untung rugi nya nanti diaudit. Jadi ketahuan nanti 1 tahun itu, enggak bisa asal buat, kan dia harus ada bisnis marketnya juga bisnis manajemennya. Jangan sampai kita bikin BUMDes untuk rugi, mereka harus jelas,” ucapnya.
Fandi mengatakan beberapa BUMDes juga saat ini sudah diberi pelatihan, kemudian pada Selasa (21/4) DPMD telah bekerjasama dengan BPKP untuk melaksanakan kegiatan pelatihan mengenai keuangan BUMDes.
“Ada 15 BUMDes yang akan ikut, dari beberapa kecamatan,” katanya.
Point yang akan disampaikan dalam kegiatan pelatihan itu fokus pada pengelolaan administrasi BUMDes, karena memang ada beberapa BUMDes yang sebenarnya sudah berjalan tapi administrasinya kurang baik.
“Nah, itu yang mau dilatih oleh BPKP. Anggarannya dari BPKP. Kegiatan dilakukan selama dua hari Selasa dan Rabu (21-22/4),” ucapnya.
Diakui dia yang jadi kesulitan dalam pengembangan BUMDes tersebut beragam, beda BUMDes beda kesulitannya.
Diantaranya ada yang kaitan kemampuan atau keilmuan, karena pada tahun 2025 semua desa diwajibkan melakukan penyertaan modal 20 persen ke BUMDes, dengan fokus kegiatan ketahanan pangan.
“Ada beberapa BUMDes yang mungkin belum siap juga dari segi keilmuan. Itu mungkin jadi sasaran kita juga untuk peningkatan kompetensi BUMDes,” katanya.
Ia mengatakan saat ini beberapa BUMDes di Kabupaten Serang kondisinya sudah baik, walau ada beberapa yang sempat rugi karena ada yang terkena banjir.
Namun pihaknya sudah menyampaikan kepada BUMDes apabila terkena bencana dan ada hewan ternak mati atau apapun agar dibuat berita acara dan difoto.
“Enggak bisa dinyatakan hewannya mati gitu aja, harus ada berita acara dan foto sama surat keterangan dari instansi terkait matinya disebabkan apa,” ucapnya.
Sebenarnya kata dia pertanggungjawaban dari BUMDes tersebut disampaikan kepada desa, sedangkan kepada DPMD sifatnya hanya tembusan saja.
Menurut dia dampak adanya BUMDes diantaranya pengurangan pengangguran. Kemudian sejak adanya MBG, beberapa BUMDes yang bergerak di ketahanan pangan telah menjadi penyuplai SPPG.
“Supplier SPPG rata rata BUMDes, kaya di Cikeusal ada yang masok sayur mayur, telur dan lainnya,” ujarnya.
Mayoritas BUMDes tersebut bergerak di bidang ketahanan pangan. Untuk saat ini pihaknya fokus pada pemetaan, apabila sudah selesai maka akan diketahui apa keuntungan dan potensi BUMDes tersebut.
Sementara ketahanan pangan yang dibuat mayoritas usaha ayam petelur, karena telur dibutuhkan untuk pasokan ke SPPG.
Untuk tahun ini pelatihan akan dilakukan terhadap 170 BUMDes namun dibagi dua tahapan. Pelatihan dilakukan dari pusat, bahkan belum lama ini Kementerian Desa dan PDT datang ke Kabupaten Serang untuk melakukan survei tempat.
“Rencana bulan Mei akan dilaksanakan pelatihan BUMDes di Cikeusal. Kalau anggaran APBD berar untuk handel 326 desa, untungnya ada dari BPKP, dan Kemenaker juga bisa diminta karena ada bantuan disana,” tuturnya. (Fb)
